Flag of Indonesia

Ketangguhan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Language: English | Indonesian
Antrian Puskesmas
Seorang warga asli Papua mengantri di depan Puskesmas di Wamena, Papua. USAID Indonesia meningkatkan akses terhadap layanan yang lebih baik bagi kelompok rentan, terutama di bagian timur Indonesia dimana permintaan akan layanan publik sangan tinggi.
Luthfi Ashari, USAID/Indonesia

Selama dua dekade terakhir Indonesia telah muncul sebagai pemimpin regional karena demokrasi, kemakmuran dan stabilitasnya yang penting untuk kawasan Indo-Pasifik. Saat negara demokrasi yang masih relatif baru ini terus membuat kemajuan, lembaga pemerintahnya terus berjuang untuk mengendalikan korupsi endemik, meningkatkan pengelolaan pelayanan publik, melindungi hak-hak warga negara dan juga untuk mengatasi penyebab ekstremisme kekerasan dan radikalisasi. Di bawah Kemitraan Strategis AS-Indonesia, Amerika Serikat dan Indonesia, dua negara demokrasi terbesar di dunia, memajukan masyarakat demokratis yang kuat dan tangguh serta membangun perdamaian dan keamanan internasional.    

Tata kelola pemerintahan yang demokratis dan hak asasi manusia merupakan komponen penting bagi pembangunan berkelanjutan dan perdamaian abadi. Atas nama rakyat Amerika, Pemerintah AS melalui Badan Pembangunan Amerika Serikat (USAID) bermitra dengan rakyat dan Pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan, memperkuat tata kelola pemerintahan demokratis, serta memperkuat ketangguhan melawan pengaruh ekstremisme. USAID mendukung upaya Indonesia untuk memajukan demokrasi yang inklusif, adil dan bertanggung jawab yang dapat melindungi semua hak-hak warga negara, membasmi korupsi, melibatkan masyarakat sipil dan media yang aktif, serta memperkuat budaya pluralisme dan toleransi.

  • Menggunakan LAPOR, sistem penanganan pengaduan terintegrasi yang dirancang dan diujicoba oleh USAID, Pemerintah Indonesia merampingkan proses pengumpulan umpan balik dari masyarakat tentang kualitas layanan publik. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah menghubungkan lebih dari 600 lembaga pemerintah (kementerian, lembaga, pemerintah kabupaten/kota dan unit layanan publik) dengan sistem LAPOR dan berencana untuk menghubungkan semua entitas pemerintah lainnya dalam waktu dekat. Melalui LAPOR, warga sekarang memiliki akses yang lebih besar terhadap pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.

  • Dengan advokasi dan bantuan USAID, Pemerintah Indonesia meningkatkan alokasi anggaran bantuan hukum tahun 2019 sejumlah 500.000 dolar, sehingga totalnya menjadi 3,8 juta dolar, jumlah ini cukup untuk menyediakan bantuan hukum bagi lebih dari 60.500 warga negara, meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang paling terpinggirkan.

  • USAID mendukung pembentukan dan implementasi lembaga bantuan pembangunan Indonesia yang baru lahir, yang akan meningkatkan peran Indonesia sebagai mitra strategis bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Pada bulan Oktober 2019, Pemerintah Indonesia membentuk Lembaga Pembangunan Internasional Indonesia (“IndoAID”), satu langkah besar yang akan membawa Indonesia menjadi negara donor. 

PROGRAM SAAT INI

MEMPERKUAT BUDAYA AKUNTABILITAS

Sebagai negara anggota pendiri Kemitraan Pemerintahan Terbuka, Indonesia menyatakan bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan bagi pemerintah modern dan merupakan kunci untuk peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab kepada warganya adalah prioritas utama bagi Pemerintah Indonesia. USAID bermitra dengan berbagai lembaga akuntabilitas Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan dan memperdalam upaya reformasi dan mendorong berbagai lembaga anti korupsi agar lebih transparan, berkinerja tinggi dan responsif terhadap kebutuhan warga negara. USAID memperkuat kapasitas, kinerja, dan jangkauan publik lembaga akuntabilitas Indonesia serta meningkatkan akses publik terhadap informasi anggaran. USAID juga bekerja bersama mitra untuk meningkatkan akuntabilitas di sektor kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup dengan mengembangkan sistem yang mempersempit kemungkinan korupsi. Selain itu, USAID melibatkan universitas, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan wadah pemikir dalam pengembangan strategi anti-korupsi.

MEMPROMOSIKAN PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA

Indonesia terus menghadapi tantangan saat memastikan perlindungan hak yang adil dan efektif serta akses yang setara terhadap keadilan bagi warga negaranya. USAID mendukung pekerjaan lembaga pemerintah terkait dan OMS terkemuka, termasuk organisasi bantuan hukum dan mitra universitas, untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, memperkuat kapasitas warga negara untuk mengadvokasi hak-hak mereka, dan melakukan advokasi perlindungan hak asasi manusia untuk kelompok sasaran (kelompok agama dan etnis minoritas, penduduk asli, perempuan, anak-anak, masyarakat miskin, individu yang terpinggirkan, serta kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan) di provinsi-provinsi prioritas.

MENCEGAH KEKERASAN BERBASIS GENDER

USAID bekerja dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat sipil untuk meningkatkan kemampuan dalam melindungi warga yang rentan dan memfokuskan kegiatan di kawasan timur Indonesia di mana angka kekerasan berbasis gender (GBV) secara proporsional lebih tinggi. USAID melakukan advokasi peningkatan kebijakan anti-GBV bersama dengan organisasi masyarakat sipil lokal dan pemerintah daerah di provinsi Papua dan Papua Barat, di mana hampir 90 persen perempuan melaporkan mengalami GBV. Kegiatan program berfokus pada bantuan kepada pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada mereka yang terkena dampak GBV serta memberdayakan perempuan dan laki-laki untuk menjadi agen perubahan sosial dengan membantu mengubah sikap, persepsi dan perilaku terkait GBV.

DUKUNGAN MASYARAKAT SIPIL DI DAERAH

Indonesia telah membuat kemajuan luar biasa dalam mempromosikan sistem demokrasi dan meningkatkan layanan publik serta partisipasi masyarakat di daerah sejak dimulainya reformasi desentralisasi selama periode Reformasi. Tapi, kapasitas pemerintah daerah yang belum baik, akuntabilitas yang buruk, dan meningkatnya intoleransi telah mengancam keberhasilan desentralisasi. Melalui hibah dan bantuan teknis, USAID memberdayakan OMS lokal agar lebih efektif dengan meningkatkan sistem operasional mereka, memperluas jangkauan dan relevansi kepada khalayak sasaran dan pemangku kepentingan, serta membangun sarana berkelanjutan yang akan memobilisasi sumber daya keuangan publik dan swasta. Selain itu, USAID mendorong OMS memperluas jejaringnya dengan cara memimpin forum pembelajaran dan bermitra dengan OMS lainnya untuk mempromosikan pemberian layanan yang lebih baik, memfasilitasi partisipasi warga negara yang lebih efektif di komunitasnya.

MEMPERKUAT INKLUSI DAN KETANGGUHAN

Dalam beberapa tahun terakhir, tradisi toleransi politik, sosial dan agama di Indonesia terancam oleh adanya individu dan organisasi yang mempromosikan identitas yang eksklusif. Ketidakpuasan mendasar telah memicu ancaman dan menyebabkan rentetan tindakan kekerasan. Menyadari bahwa pembangunan berperan penting untuk mengatasi ketidakpuasan ini, USAID memberikan dukungan teknis kepada lembaga-lembaga utama Pemerintah Indonesia yang memerangi terorisme dan membangun ketahanan terhadap radikalisme. USAID melibatkan lembaga-lembaga pemerintah utama, masyarakat sipil dan sektor pendidikan untuk menurunkan risiko direkrut oleh organisasi-organisasi ekstremis yang tidak segan melakukan kekerasan, memperkuat ketangguhan pekerja migran dari Indonesia, dan mengintegrasikan kembali para ekstremis yang sudah jera ke tengah masyarakat. Sejalan dengan inisiatif ini, USAID mendukung berbagai gerakan akar rumput yang memajukan toleransi dan pluralisme di Indonesia.

 

Last updated: March 20, 2020

Share This Page