Flag of Indonesia

Demokrasi, Ketangguhan dan Tata Kelola

Language: English | Indonesian
Antrian Puskesmas
Seorang warga asli Papua mengantri di depan Puskesmas di Wamena, Papua. USAID Indonesia meningkatkan akses terhadap layanan yang lebih baik bagi kelompok rentan, terutama di bagian timur Indonesia dimana permintaan akan layanan publik sangan tinggi.
Luthfi Ashari, USAID/Indonesia

Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah muncul sebagai pemimpin tingkat regional dengan keberlanjutan demokrasi, kemakmuran dan stabilitasnya penting di tingkat global. Saat demokrasi yang baru terus membuat kemajuan, berbagai lembaga pemerintah masih berjuang untuk mengendalikan korupsi yang sistemik, meningkatkan pengelolaan pelayanan publik, melindungi hak-hak warga negara, dan mengatasi penggerak ekstremisme kekerasan  dan radikalisasi. Amerika Serikat dan Indonesia, dua negara demokrasi terbesar di dunia, meningkatkan hubungan kedua negara melalui Kemitraan Strategis pada tahun 2015 untuk memajukan masyarakat demokratis yang kuat dan tangguh serta pada saat yang sama mempromosikan perdamaian, kemakmuran dan keamanan internasional.

Atas nama rakyat Amerika, Pemerintah AS melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) bekerjasama dengan rakyat dan Pemerintah Indonesia untuk menurunkan kemiskinan, memperkuat pemerintahan yang demokratis dan ketangguhan terhadap pengaruh ekstremis, dan membantu Indonesia tetap menjalankan pembangunan setelah bantuan luar negeri tidak lagi tersedia. USAID mendukung upaya Indonesia untuk memajukan demokrasi yang inklusif, adil dan akuntabel yang melindungi seluruh hak warga negara, mengikis budaya korupsi, melibatkan masyarakat sipil dan media yang aktif serta menguatkan budaya pluralisme dan toleransi. Melalui Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, USAID bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan pembangunan kepada negara-negara lain dan meningkatkan stabilitas kawasan bagi Indonesia serta negara-negara tetangga dan para mitra dagangnya.

  • Dengan bantuan USAID, Pemerintah Indonesia meluncurkan “LAPOR,” sistem penanganan keluhan nasional terpadu untuk pertama kalinya. LAPOR memproses lebih dari 20.000 keluhan setiap bulannya, angka ini meningkat sepuluh kali lipat dari sebelumnya, dan waktu pemrosesan dipangkas menjadi setengahnya. Melalui LAPOR, masyarakat kini memiliki akses yang lebih besar terhadap pemerintah yang lebih responsif dan akuntabel.

  • Dengan dukungan USAID, Pemerintah Indonesia meluncurkan Akademi Antikorupsi, wahana pembelajaran elektronik inovatif yang memungkinkan kaum muda Indonesia untuk mengakses pengetahuan dan sumber daya sehingga dapat berpartisipasi dengan lebih baik dalam perjuangan melawan korupsi.

  • Melalui upaya advokasi dan bantuan teknis yang didukung oleh USAID, Pemerintah Indonesia meningkatkan anggaran bantuan hukum menjadi dua kali lipat pada tahun 2017 untuk membantu lebih banyak warga negara yang rentan agar dapat mengakses layanan bantuan hukum untuk mempermudah promosi dan perlindungan hak-hak mereka.

PROGRAM SAAT INI

MEMPERKUAT BUDAYA AKUNTABILITAS

Sebagai anggota pendiri Kemitraan Pemerintahan Terbuka, Indonesia mendeklarasikan keterbukaan sebagai kebutuhan pemerintahan modern yang menjadi kunci peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel terhadap warga negaranya menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia. USAID bekerjasama dengan berbagai lembaga akuntabilitas Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan dan memperdalam upaya reformasi serta menghasilkan lembaga antikorupsi yang lebih transparan, berkinerja tinggi serta responsif terhadap kebutuhan warga negara. USAID berupaya memperkuat kapasitas, kinerja dan penjangkauan publik lembaga akuntabilitas di Indonesia dan meningkatkan akses publik terhadap informasi anggaran. USAID juga bekerja dengan mitra-mitranya untuk meningkatkan akuntabilitas di sektor kesehatan, pendidikan, dan lingkungan dengan mengembangkan sistem yang mempersempit kesempatan korupsi. Lebih lanjut, USAID melibatkan universitas, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan cerdik cendekia dalam merancang strategi antikorupsi.

MEMPROMOSIKAN PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA

Indonesia terus menghadapi tantangan dalam memastikan perlindungan yang tidak memihak dan efektif atas hak dan akses yang setara terhadap keadilan bagi warga negaranya. USAID mendukung pekerjaan lembaga Pemerintah Indonesia yang terkait dan CSO terkemuka, termasuk lembaga organisasi bantuan hukum dan mitra universitas, untuk meningkatkan akses yang setara terhadap keadilan, memperkuat kapasitas warga negara untuk mengadvokasi hak-haknya sendiri dan mengadvokasi perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok-kelompok sasaran (komunitas agama dan etnis minoritas, masyarakat adat, perempuan, anak-anak, kelompok miskin, individu yang terpinggirkan dan kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan) di provinsi yang menjadi prioritas kerja kami.

 

MENGEMBANGKAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR (KSST)

Seiring dengan kemajuan Indonesia dalam perjalanannya menuju kemandirian, permintaan atas bantuan pembangunan luar negeri Indonesia semakin meningkat, dan bersamaan dengan itu, kebutuhan bagi Pemerintah Indonesia untuk merespons permintaan tersebut secara efektif dan strategis. USAID mendukung Tim Koordinasi Nasional (TKN) Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kerangka kerja kelembagaan untuk KSST dan menyusun bidang kerjasama yang menjadi prioritas. Berdasarkan prinsip panduan KSST—kemitraan, bantuan berdasarkan permintaan dan investasi bersama—USAID bekerja dengan TKN untuk mendukung penyaluran bantuan dan penyusunan program triangular dalam mengelola risiko bencana, menurunkan kekerasan berbasis gender, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan di negara-negara yang menjadi prioritas bagi Indonesia seperti Timor Leste.

MENCEGAH KEKERASAN BERBASIS GENDER

USAID bekerja dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat sipil untuk meningkatkan kemampuannya dalam melindungi warga negara yang rentan. Kegiatan ini berfokus di kawasan timur Indonesia dimana proporsi kekerasan berbasis gender (GBV) lebih tinggi. USAID membantu mitranya menurunkan tingkat GBV dengan menurunkan penerimaan masyarakat terhadap GBV dan ketidaksetaraan  gender di kelompok masyarakat sasaran serta pada saat yang sama mendukung upaya respons yang tepat bagi para penyintas dan pelaku GBV. Kegiatan program berfokus membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan untuk mereka yang terkena dampak GBV dan memberdayakan perempuan dan laki-laki untuk menjadi agen perubahan sosial dengan membantu mengubah sikap, pandangan dan perilaku terkait GBV.

MEMPERKUAT INKLUSI DAN KETANGGUHAN

Dalam beberapa tahun terakhir, tradisi toleransi di bidang politik, sosial dan agama di Indonesia terancam oleh individu dan organisasi yang mempromosikan identitas eksklusif. Ketidakpuasan yang menjadi dasar ancaman ini telah menyebabkan serentetan tindak kekerasan. Menyadari bahwa pembangunan memainkan peran penting dalam mengatasi ketidakpuasan tersebut, USAID memperluas dukungan teknis kepada lembaga-lembaga kunci Pemerintah Indonesia yang memerangi terorisme dan membangun ketangguhan terhadap radikalisme. USAID melibatkan lembaga-lembaga kunci pemerintah, masyarakat sipil dan sektor pendidikan untuk menurunkan risiko perekrutan oleh organisasi-organisasi ekstremis, memperkuat ketangguhan pekerja migran Indonesia serta mengintegrasikan  para mantan ekstrimis yang telah disadarkan kembali ke masyarakat.

 

Last updated: October 11, 2018

Share This Page