Bendera Indonesia

Ketangguhan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Speeches Shim

Di Jayapura, kami membangun kesadaran akan kekerasan berbasis gender melalui diskusi dengan anggota masyarakat.
Di Jayapura, kami membangun kesadaran akan kekerasan berbasis gender melalui diskusi dengan anggota masyarakat.
USAID Bersama

Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah muncul sebagai pemimpin kawasan. Keberlanjutan demokrasi, kemakmuran, dan stabilitas Indonesia sangat penting bagi kawasan Indo-Pasifik. Meskipun kemajuan terus dicapai, banyak lembaga pemerintah menghadapi tantangan dalam mengendalikan korupsi yang endemik, meningkatkan pengelolaan layanan publik, melindungi hak-hak warga negara sipil, dan mengatasi pendorong intoleransi dan radikalisme. Di bawah Kemitraan Strategis AS-Indonesia, Amerika Serikat dan Indonesia bekerja sama untuk mendorong masyarakat yang demokratis, kuat, dan tangguh serta mempromosikan perdamaian dan keamanan di dunia.

Tata kelola demokrasi yang inklusif dan hak asasi manusia membuka peluang ekonomi, sosial, dan politik, yang mencakup akses terhadap peluang ekonomi, perlindungan lingkungan yang lebih baik, pendidikan, dan kesehatan, serta keterlibatan dalam semua aspek bermasyarakat. Atas nama rakyat Amerika, Pemerintah AS, melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), bermitra dengan Pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk menurunkan kemiskinan, memperkuat pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan responsif, serta memperkuat ketangguhan terhadap intoleransi dan pengaruh ekstremisme. USAID mendukung upaya Indonesia untuk memajukan demokrasi yang inklusif, adil, dan akuntabel yang melindungi hak semua warga negara, memberantas korupsi hingga ke akarnya, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, membudayakan akses terhadap informasi dan media, serta memperkuat keberagaman. Contoh kontribusi USAID terhadap ketangguhan dan tata kelola demokrasi Indonesia meliputi:

  • Dengan menggunakan sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dirancang dan telah diuji coba oleh USAID, Pemerintah Indonesia menyederhanakan proses pengumpulan masukan dari masyarakat tentang kualitas layanan. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia mengambil alih kepemilikan atas LAPOR dan dengan dukungan USAID mulai mengintegrasikan ribuan sistem layanan pengaduan masyarakat ke dalam LAPOR. Sebagian besar lembaga pemerintah (lebih dari 19.500 lembaga termasuk kementerian, pemerintah kabupaten/kota, dan unit pelaksana teknis daerah) kini terhubung dengan LAPOR. Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia telah memproses 76.656 pengaduan melalui LAPOR, dengan rata-rata 212 masukan setiap hari. Aplikasi LAPOR terus diperbaharui untuk meningkatkan integritas data. Hingga November 2021, LAPOR telah digunakan di 33 kementerian percontohan dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Google Play Store mencatat bahwa aplikasi ini telah diunduh sekitar 50.000 kali.

  • USAID mendukung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikenal sebagai SIPKUMHAM. Pembaharuan yang dilakukan memungkinkan sistem untuk mengumpulkan informasi pelanggaran hak asasi manusia dari media daring dan sosial dan meningkatkan kualitas laporan hak asasi manusia yang menjadi masukan untuk mengambil keputusan kebijakan oleh pemerintah Indonesia. SIPKUMHAM dapat diakses publik setelah mendaftar secara daring dan menampilkan kolaborasi data dari organisasi masyarakat sipil (OMS), akademisi, serta media.

  • Dengan dukungan USAID, Indonesia telah mengesahkan proses pengadilan pidana secara daring yang memastikan keadilan tetap ada selama COVID-19. Merespons ditutupnya ruang sidang untuk sidang tidak terjadwal dan gangguan lainnya terhadap penegakan keadilan yang disebabkan oleh COVID-19 pada tahun 2020, USAID membantu Indonesia mengembangkan protokol untuk memproses perkara pidana secara daring. Protokol ini telah diterbitkan peraturan Mahkamah Agung dan menjadikan proses peradilan pidana daring sebagai sidang yang legal. Hasilnya  —peraturan seperti ini baru dilakukan di Indonesia—hampir 60 persen dari semua proses peradilan pidana pada tahun 2020 (tidak termasuk pelanggaran lalu lintas) dilakukan secara daring. Dengan memungkinkan partisipasi secara daring dalam proses persidangan, Indonesia telah mempertahankan fungsi sistem peradilan selama pandemi. Aturan tersebut diharapkan akan tetap berlaku meski pandemi mereda.

PROGRAM SAAT INI

MEMPERKUAT BUDAYA AKUNTABILITAS

Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel bagi warga merupakan prioritas utama Pemerintah Indonesia. USAID mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan korupsi dan membudayakan integritas di sektor publik dan swasta. Secara khusus, USAID menganjurkan kebijakan dan praktik yang bisa mengurangi konflik kepentingan, meningkatkan kerja sama di antara para pelaku utama upaya antikorupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia Corruption Watch, Kemitraan, dan Transparency International Indonesia, serta meningkatkan edukasi dan partisipasi publik dalam upaya anti korupsi. USAID juga memperkuat media yang menyuarakan kepentingan publik dan OMS yang melakukan advokasi akuntabilitas pemerintah, mendorong pertanggungjawaban kepentingan pelaku usaha, serta melawan misinformasi dan disinformasi. Program ini memberikan pelatihan jurnalisme investigasi dan mendukung liputan media tentang hal-hal terkait hak warga negara.

MEMPROMOSIKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK WARGA NEGARA

Indonesia terus menghadapi tantangan untuk memastikan perlindungan hak dan akses terhadap keadilan yang setara bagi warganya. USAID mendukung kinerja beberapa lembaga Pemerintah Indonesia yang relevan dan OMS terkemuka, termasuk organisasi bantuan hukum, asosiasi media, dan mitra universitas, untuk meningkatkan akses terhadap layanan pemerintah dan kemampuan warga negara untuk melakukan advokasi hak-hak. Secara khusus, suara dari kelompok agama dan etnis minoritas, masyarakat adat, perempuan, anak-anak, masyarakat berpenghasilan rendah, individu yang terpinggirkan, dan kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan perlu didengar. Upaya ini adalah untuk membudayakan toleransi, melawan ekstremisme berbasis kekerasan, dan menarik partisipasi publik melalui penguatan organisasi masyarakat sipil dan mempromosikan keterlibatan warga-pemerintah yang akuntabel dan sehat.

MENDUKUNG PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam membudayakan sistem demokrasi dan meningkatkan layanan publik di daerah dan partisipasi masyarakat sejak reformasi desentralisasi dimulai pada periode Reformasi. Namun, kurangnya kapasitas pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, lemahnya akuntabilitas, mekanisme keterlibatan masyarakat yang belum baik, serta meningkatnya intoleransi mengancam kemajuan yang telah dicapai hingga saat ini. USAID mendukung Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerapan kebijakan dan penyediaan layanan untuk kepentingan semua warga negara. Kemitraan ini membantu pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota memperkuat keterpaduan dan implementasi kebijakan, serta perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kegiatan USAID juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan memungkinkan adanya insentif agar layanan pemerintah diberikan secara transparan dan efektif.

MENDUKUNG ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

Melalui hibah dan bantuan teknis, USAID membantu OMS lokal untuk meningkatkan efektivitas dengan meningkatkan sistem operasional organisasi, memperluas jangkauan dan relevansi konstituen serta pemangku kepentingan, dan mendorong cara-cara yang berkelanjutan untuk mendapatkan sumber daya finansial. Selain itu, USAID mendorong OMS untuk memperluas jaringan dengan membentuk forum pembelajaran dan bermitra dengan OMS lain untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, membudayakan toleransi, dan memfasilitasi partisipasi warga yang lebih efektif di lingkungannya. USAID juga membantu OMS meningkatkan kesadaran warga tentang COVID-19 dan meningkatkan respons pemerintah daerah.

MEMPERKUAT INKLUSI DAN KETANGGUHAN

Dalam beberapa tahun terakhir, tradisi toleransi politik, sosial, dan agama di Indonesia mendapat ancaman dari individu dan organisasi yang menyuarakan visi sempit tentang karakter Indonesia. Ketidakpuasan yang memicu ancaman ini telah menyebabkan tindakan kekerasan dan meningkatnya usaha untuk membatasi kebebasan individu dan kelompok. USAID memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga kunci lainnya dalam memerangi ekstremisme serta membangun ketangguhan terhadap intoleransi dan radikalisme. USAID melibatkan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media nasional, dan institusi pendidikan untuk mengurangi risiko perekrutan individu oleh organisasi ekstremis, dan mendukung upaya Indonesia dalam mengintegrasikan kembali mantan ekstremis yang telah direhabilitasi dan keluarganya ke dalam masyarakat. Sejalan dengan inisiatif ini, USAID mendukung gerakan akar rumput yang memajukan toleransi dan pluralisme dan bekerja dengan anak-anak muda untuk menemukan cara menghadapi perbedaan secara konstruktif.

 

Last updated: April 05, 2022

Share This Page