Konteks
Meskipun Papua mendapatkan transfer dana yang besar termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pemerintah pusat, Papua terus menempati peringkat kedua terendah atau terendah di antara provinsi-provinsi di Indonesia untuk semua indikator pembangunan, termasuk efektivitas dan akuntabilitas pemerintah. Tata kelola pemerintahan yang belum kuat dan rendahnya partisipasi warga, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dalam tata kelola pemerintahan tetap menjadi tantangan. Amerika Serikat dan Indonesia berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas di Papua.
Papua Collaborative Governance Initiative (USAID Kolaborasi)
Program USAID Kolaborasi membantu Papua dan Papua Barat menggunakan dana Otsus dengan lebih baik dengan cara memberikan pelatihan bagi para pejabat di wilayah Papua, pemerintah pusat, dan mahasiswa/i di berbagai bidang seperti perencanaan, penganggaran, dan pemantauan agar dapat mengelola dana secara efisien serta merespons kebutuhan masyarakat Papua melalui pelayanan publik dasar yang yang akuntabel dan responsif.
USAID Kolaborasi meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk melibatkan OAP dalam proses tata kelola pemerintahan di daerah sekaligus menyelaraskan prioritas dan memanfaatkan sumber daya lokal yang akan bermanfaat bagi warga.
Dalam lima tahun ke depan, USAID Kolaborasi akan memberikan pelatihan dan bimbingan perencanaan dan penganggaran kepada para perencana provinsi dan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Nasional untuk memperkuat pengelolaan pemerintah daerah dan pelayanan publik serta mempercepat implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). USAID Kolaborasi akan mengembangkan modul dan memberikan pelatihan secara intensif tentang kebijakan untuk Orang Asli Papua (OAP). Pelatihan intensif akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan OAP dalam perencanaan dan penganggaran seputar pelaksanaan Otsus Papua.
USAID Kolaborasi akan bermitra dengan Universitas Cendrawasih dan Universitas Papua untuk mendirikan pusat pembelajaran bagi perencana dan penyusun kebijakan di Papua untuk mendukung implementasi RIPPP yang baru.
Hasil
Selama tahun pertama pelaksanaan program, USAID Kolaborasi telah:
Membangun sistem peningkatan kapasitas untuk tata kelola pemerintahan daerah yang terdiri dari dua modul dan kurikulum kontekstual, 16 tenaga ahli, 37 pelatih, dan 57 tokoh masyarakat untuk melatih para pemimpin daerah tentang perencanaan dan penganggaran Otsus.
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan 253 perencana pemerintah dari 20 unit teknis pemerintah daerah di Papua tentang tiga sektor utama Otsus: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Meningkatnya partisipasi OAP dalam proses pembangunan daerah: 968 individu, termasuk 535 perempuan dan 7 penyandang disabilitas dari 22 desa dan empat kabupaten di Papua, memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dengan lebih baik dan mengawasi serta mempengaruhi proses penyusunan kebijakan.
USAID Kolaborasi berharap dapat memperluas inisiatif yang berhasil secara signifikan ke daerah lain,
termasuk provinsi baru yang baru saja dibentuk
Narahubung
Luthfi Ashari, USAID di lashari@usaid.gov
Caroline Tupamahu, CoP Kolaborasi di caroline_tupamahu@wvi.org
