JAKARTA, Indonesia – Pada 30 Maret, lebih dari 350 pakar dan perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) dari seluruh Indonesia berkumpul secara daring dalam Indonesia Civil Society Forum (ICSF) yang ketiga untuk membahas tantangan bersama, bertukar catatan keberhasilan, dan menjajaki inisiatif baru yang mendukung toleransi dan inklusi sosial.
“Organisasi masyarakat sipil telah membuktikan perannya yang berharga dan menyuarakan kepentingan warga, dan dengan belajar dari satu sama lain, OMS dapat membawa kemajuan yang lebih besar lagi,” kata Pelaksana Tugas Direktur Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) William Slater. “Jelas bahwa intoleransi tidak dapat ditangani oleh lembaga pemerintah saja. Perlu kerja sama dengan warga dan masyarakat sipil dengan membudayakan nilai-nilai demokrasi, inklusif, dan toleran.”
Melalui USAID, “Pemerintah AS gembira dapat berkontribusi dalam forum yang membudayakan toleransi, akuntabilitas, transparansi, dan hak-hak demokrasi, yang sangat penting untuk melindungi prinsip-prinsip demokrasi dan keberagaman agama, etnis, dan budaya Indonesia,” tambahnya.
Forum dua hari ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, dan Pelaksana Tugas Direktur USAID Indonesia William Slater. Forum ini mempertemukan para pegiat masyarakat sipil nasional dan lokal serta pihak pemerintah untuk berjejaring serta mengumpulkan wawasan dan perspektif tentang kesehatan demokrasi dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, konteks dan isu-isu kunci yang dihadapi oleh gerakan inklusi sosial Indonesia, serta peran organisasi masyarakat sipil dalam mendukung toleransi dan inklusi sosial.
Para peserta membahas tentang meningkatnya tantangan terhadap kebebasan berserikat dan berekspresi serta sepakat bahwa organisasi masyarakat sipil dalam bentuk yang baru dan dipimpin oleh generasi baru yang mahir dalam berbagai bentuk komunikasi dan media sosial baru harus muncul.
Sejak tahun 1998, Indonesia telah menikmati demokrasi yang dinamis; namun, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami kemajuan yang lebih lambat dalam menerapkan prinsip- prinsip demokrasi. OMS Indonesia telah berkontribusi dan mendapat manfaat dari pencapaian kunci dalam demokrasi, serta sangat mendukung demokrasi dan otonomi daerah. Para peserta forum membahas apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil dan OMS untuk membangun demokrasi yang lebih kuat.
“Pemerintah punya keterbatasan dalam menuntaskan pemberdayaan politik. Perlu pemberdayaan yang masif untuk membekali masyarakat dengan pemahaman dan pengetahuan (tentang keberagaman). Organisasi Masyarakat Sipil memiliki peran penting yang fokus pada kemajuan demokrasi di indonesia. Kemendagri mencatat ada lebih dari 430.000 OMS. Dapat kita bayangkan begitu besarnya potensi Ormas dalam berkolaborasi mewujudkan demokrasi yang inklusif dan efektif,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Amerika Serikat terus mendukung Indonesia yang terus mengayomi—dan menyokong—peran penting masyarakat sipil dan OMS dalam menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang adil, toleran, sejahtera, dan inklusif.
USAID Madani