Flag of Indonesia

Demokrasi, Hak dan Tata Kelola Pemerintahan

Language: English | Indonesian
Koruptor, masyarakat, dan institusi
Boneka ini dibuat sebagai pengingat bagi KPK untuk melanjutkan upaya penyidikan kepada para tersangka korupsi.
Agus Sarwono, USAID SIAP, Indonesia

Indonesia, negara terkemuka di tingkat regional dan global, telah mengalami transformasi demokrasi yang luar biasa selama dua dekade terakhir. Tetapi konsolidasi demokrasi terus berlangsung sejalan dengan perjuangan berbagai lembaga negara untuk mengendalikan korupsi yang endemis, peningkatan tata kelola pelayanan publik dan perlindungan hak-hak warga negara. Pemerintah Indonesia memprioritaskan penguatan lembaga-lembaga penegak demokrasi dan Amerika Serikat sangat mendukung upaya ini sejalan dengan tujuan umum untuk turut memajukan tujuan Indonesia dalam pembangunan nasional dan global. Atas nama rakyat Amerika, USAID meningkatkan kehidupan dan mempercepat kemajuan di Indonesia dan di seluruh dunia.

Melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), Amerika Serikat bermitra dengan Indonesia untuk mendukung penguatan pemerintahan yang demokratis yang akan meningkatkan kemakmuran dan stabilitas di Indonesia dan kawasan sekitarnya. USAID bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memerangi korupsi, melindungi hak-hak warga negara, memberikan dukungan terhadap pemerintah daerah, mempromosikan tata kelola pelayanan publik yang lebih baik seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendukung kerjasama Selatan - Selatan dan Trilateral (SSTC). Kami mendukung upaya Indonesia untuk memajukan demokrasi inklusif dengan melibatkan peran aktif masyarakat sipil. USAID memiliki minat khusus terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia timur, termasuk provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Pada tahun fiskal 2015, anggaran USAID untuk program demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia mencapai sekitar USD 9,6 juta.

  • USAID mendirikan klinik hukum anti korupsi yang pertama di beberapa fakultas hukum di Indonesia, untuk mendorong budaya akuntabilitas di kalangan profesional hukum masa depan.
  • USAID meningkatkan kapasitas wartawan lokal untuk meliput berita tentang korupsi yang akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.
  • Kegiatan USAID di sektor hukum telah memberikan kontribusi terhadap penangkapan penyelundup satwa liar dan menyelamatkan 7.600 bayi kura-kura langka.

Program yang Dilaksanakan Saat Ini

Meningkatkan Budaya Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas merupakan prioritas utama bagi Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah serta menjadi landasan untuk memerangi korupsi dan memperkuat aturan hukum. USAID bekerja dengan lembaga akuntabilitas inti untuk mempertahankan dan memperdalam upaya reformasi, mendorong kinerja yang lebih transparan dan lebih tinggi dari lembaga negara yang menangani anti korupsi serta responsif terhadap kebutuhan warga. Program USAID mendukung pelatihan audit kinerja khusus di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meningkatkan kapasitas jangkauan lembaga akuntabilitas inti serta membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi anggaran.

Meningkatkan Partisipasi Warga Negara

Dalam demokrasi yang dinamis, organisasi masyarakat sipil melakukan advokasi untuk kepentingan komunitasnya dan mengharapkan pejabat yang terpilih agar bertanggung jawab kepada warga negara yang diwakilinya. Lebih dari satu dekade setelah proses desentralisasi cepat dari pemerintah pusat ke daerah, korupsi juga telah terdesentralisasi. Berbagai program USAID memberikan dukungan kepada kelompok berbasis masyarakat untuk memerangi pemborosan, penipuan dan penyalahgunaan dana publik, serta memperkuat pengawasan atas peraturan politik uang. USAID membekali organisasi masyarakat Indonesia dengan instrumen dan pelatihan khusus untuk memantau, menganalisis dan melaporkan kualitas pelayanan publik di seluruh sektor termasuk tata kelola pemerintahan, hak warga negara, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Bersama dengan organisasi masyarakat sipil, USAID juga mempromosikan inklusivitas dan efektivitas kelompok, jaringan, serta institusi yang mengungkapkan keberagaman pandangan, kepentingan dan aspirasi kepada pemerintah.

Perlindungan Hak Warga Negara

Masih banyak hambatan bagi warga negara untuk mewujudkan hak-haknya sesuai hukum. USAID mendukung hak semua warga negara melalui penerapan peraturan perundangan yang baik, penegakan hukum yang handal, dan akses hukum yang sama bagi semua orang, dan penguatan kapasitas warga negara untuk melakukan advokasi hak-haknya. USAID bekerja dengan para pembela hak asasi manusia termasuk individu, LSM serta institusi, dan memberdayakan pelaku pemerintah dan non-pemerintah untuk menghilangkan siklus kekerasan terhadap warga negara yang terpinggirkan, kaum minoritas dan perempuan.

Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Timur. 

USAID memiliki sejarah panjang dalam hubungan dengan wilayah timur Indonesia. Kami bekerja bersama pemerintah daerah dan kelompok masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam proses demokrasi yang inklusif; melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, USAID meningkatkan kemampuan untuk melindungi warga yang rentan dan mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap hukum. USAID meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui dukungan tata kelola yang lebih baik di bidang kesehatan dan edukasi publik; berbagai program USAID meningkatkan keterampilan eksekutif dan kepemimpinan di tingkat lokal dan membantu organisasi masyarakat sipil setempat untuk melakukan advokasi pelayanan yang berkualitas. USAID juga bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui tata kelola pemerintahan lokal yang lebih kokoh dan pengelolaan hutan yang lebih baik. USAID meningkatkan partisipasi masyarakat yang mempertemukan masyarakat dan pemerintah untuk menurunkan ketegangan sosial dan politik serta membantu Indonesia mewujudkan usahanya sebagai negara terkemuka di dunia untuk demokrasi.

Kerjasama Selatan - Selatan dan Trilateral (SSTC)

Permintaan untuk mendapatkan bantuan pembangunan dari Indonesia terus meningkat selama satu dekade terakhir dan, bersamaan dengan itu, tumbuh kebutuhan untuk merespons secara efektif dan strategis. Pada tahun 2010 , Pemerintah Indonesia membentuk Tim Koordinasi Nasional untuk SSTC. Tim Koordinasi Nasional bertanggung jawab menyusun kerangka kerja kelembagaan SSTC, prioritas bidang teknis dan pemilihan wilayah geografis untuk kerjasama pembangunan dengan Indonesia. Tim Koordinasi Nasional menghadapi banyak tantangan yang sama dengan yang dihadapi USAID di awal pembentukannya, USAID memberikan bantuan teknis untuk mendukung peningkatan kapasitas, manajemen pembelajaran dan pengetahuan, serta penyusunan program percontohan trilateral dengan lembaga mitra dari pihak Pemerintah Indonesia.

Unduh Fact Sheet

 

Last updated: March 29, 2016

Share This Page