Mencegah Korupsi dan Memperkuat Akuntabilitas

Speeches Shim

Di Indonesia, korupsi yang merajalela dan kurangnya transparansi menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Amerika Serikat mendukung Indonesia untuk memperdalam upaya reformasi, mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan warga negara serta membantu berkembangnya budaya akuntabilitas.

Meskipun ada kemajuan dalam penanganan korupsi dan luasnya dukungan masyarakat untuk upaya antikorupsi, Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Transparency International menempatkan Indonesia pada peringkat ke-96 dari 180 negara dalam korupsi sektor publik. Sebagai negara anggota pendiri Open Government Partnership, Indonesia telah mengidentifikasi keterbukaan sebagai kunci pengembangan potensi dalam meningkatkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

USAID Cegah

Program USAID Cegah bermitra dengan berbagai lembaga akuntabilitas pemerintah dalam mencegah korupsi dan memperkuat sistem hukum di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan universitas, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan para ahli untuk memajukan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam merancang strategi dan advokasi antikorupsi. USAID Cegah mendukung Pemerintah Indonesia dan OMS yang relevan dalam mengungkap dan mengatasi keterkaitan antara korupsi dan ekstremisme kekerasan.

Dengan kegiatan yang terutama dilaksanakan di tingkat nasional, USAID Cegah bekerja bersama dengan berbagai lembaga eksekutif untuk menetapkan standar, kebijakan, dan praktik antikorupsi yang umum. Program ini juga mendukung upaya-upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan penuntutan dan pengadilan kasus-kasus korupsi. Dalam memperkuat reformasi ini, USAID Cegah bekerjasama dengan media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi dan meningkatkan permintaan akan akuntabilitas yang lebih tinggi, sekaligus melibatkan universitas serta para ahli untuk mendukung advokasi pencegahan korupsi dengan memanfaatkan data dan penelitian terbaru. USAID Cegah melanjutkan kemitraan yang sudah berjalan satu dekade dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, membantu menyusun pelatihan pencegahan korupsi untuk badan usaha milik negara, salah satu risiko kebocoran integritas yang paling tinggi.

HASIL

  • USAID Cegah telah membantu sistem pengelolaan pengaduan layanan publik yang terintegrasi secara nasional, LAPOR, yang menghubungkan 728 kementerian pemerintah, lembaga, pemerintah daerah, dan unit layanan di tingkat nasional dan daerah. Selain itu, program ini juga telah mengembangkan kapasitas hampir 3.000 operator LAPOR di semua tingkatan pemerintahan. 
  • USAID Cegah telah berkontribusi pada pengembangan kurikulum pelatihan bagi hakim pengadilan antikorupsi dan mendukung upaya OMS untuk membangun Akademi Antikorupsi Indonesia, platform pembelajaran daring yang dirancang untuk mengedukasi orang muda dan anggota masyarakat tentang pencegahan korupsi.
  • Bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan, USAID Cegah mendukung pengembangan instrumen pelatihan bagi pejabat bank untuk memperkuat upaya anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme di berbagai daerah di Indonesia.
  • Selain itu, USAID Cegah melatih pengawas internal rumah sakit umum untuk melakukan Kajian Kerentanan Korupsi, mendukung pengembangan sistem promosi yang adil dan transparan untuk Komisi Pegawai Negeri Sipil, melatih ratusan pejabat KPK tentang teknik-teknik antikorupsi, dan mendukung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengembangkan Zona Integritas, atau zona bebas korupsi, di dalam birokrasi.

NARAHUBUNG

Anders Mantius, USAID di AMantius@usaid.gov
Gerard Mosquera, MSI di Gerard.Mosquera@msi-inc.com 

Last updated: August 25, 2021

Share This Page